Ahok Ungkap Kendala Gunakan Anggaran APBD 2014
Ahok Ungkap Kendala Gunakan Anggaran APBD 2014
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai tidak maksimalnya realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2014 disebabkan belum sempurnanya sistem elektronik.
Hal itu diungkapkan Ahok dihadapan anggota DPRD DKI Jakarta dalam paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD DKI, Selasa 8 September 2015 kemarin.
Ahok dalam pidatonya mengatakan, pendapatan daerah 2014, kata ditargetkan sebesar Rp65,04 triliun, dan hanya terealisasi sebesar Rp43,82 triliun atau 67,38 %. Sementara realisasi belanja daerah yakni belanja langsung Rp25,16 triliun atau 54,10 % dari anggaran sebesar Rp46,52 triliun.
Sedangkan belanja daerah untuk belanja tidak langsung sekitar Rp12,63 triliun atau 73,78 % dari anggaran sebesar Rp17,12 triliun.
"Kami terus melakukan upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur DKI Jakarta, untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," kata Ahok kemarin.
Ahok menjelaskan, salah satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal, di antaranya yaitu belanja peralatan dan mesin Rp4,06 triliun atau 53,20 % dari anggaran sebesar Rp7,63 triliun; belanja gedung dan bangunan Rp2,58 triliun atau 52,33 % dari anggaran sebesar Rp4,94 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan sebesar Rp7,59 triliun, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (Silpa) tahun anggaran 2013, dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp4,45 triliun.
"Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, kami peroleh Silpa Tahun 2014 sebesar Rp9,16 triliun terdiri dari saldo kas daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,78 triliun dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2014 sebesar Rp.374,97 miliar," pungkasnya.
Demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel pada 2015 dengan berkaca dari penggunaan APBD 2014, Ahok menuturkan yaitu melalui penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan penerapan e-retribusi; efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat;
Penyempurnaan penerapan e-budgeting dan e-catalogue untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah; Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka penerapan akrual basis; pemberian pelayanan prima kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan penata usahaan aset daerah melalui inventarisasi aset dan pengembangan sistem informasi aset daerah (e-asset);
"Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD," ujarnya.
Hal itu diungkapkan Ahok dihadapan anggota DPRD DKI Jakarta dalam paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD DKI, Selasa 8 September 2015 kemarin.
Ahok dalam pidatonya mengatakan, pendapatan daerah 2014, kata ditargetkan sebesar Rp65,04 triliun, dan hanya terealisasi sebesar Rp43,82 triliun atau 67,38 %. Sementara realisasi belanja daerah yakni belanja langsung Rp25,16 triliun atau 54,10 % dari anggaran sebesar Rp46,52 triliun.
Sedangkan belanja daerah untuk belanja tidak langsung sekitar Rp12,63 triliun atau 73,78 % dari anggaran sebesar Rp17,12 triliun.
"Kami terus melakukan upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan aparatur DKI Jakarta, untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK," kata Ahok kemarin.
Ahok menjelaskan, salah satu komponen dari belanja langsung adalah belanja modal, di antaranya yaitu belanja peralatan dan mesin Rp4,06 triliun atau 53,20 % dari anggaran sebesar Rp7,63 triliun; belanja gedung dan bangunan Rp2,58 triliun atau 52,33 % dari anggaran sebesar Rp4,94 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan, mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan sebesar Rp7,59 triliun, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (Silpa) tahun anggaran 2013, dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp4,45 triliun.
"Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, kami peroleh Silpa Tahun 2014 sebesar Rp9,16 triliun terdiri dari saldo kas daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp8,78 triliun dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2014 sebesar Rp.374,97 miliar," pungkasnya.
Demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel pada 2015 dengan berkaca dari penggunaan APBD 2014, Ahok menuturkan yaitu melalui penyempurnaan sistem informasi penerimaan daerah yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan penerapan e-retribusi; efisiensi anggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat;
Penyempurnaan penerapan e-budgeting dan e-catalogue untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah; Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya dalam rangka penerapan akrual basis; pemberian pelayanan prima kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan penata usahaan aset daerah melalui inventarisasi aset dan pengembangan sistem informasi aset daerah (e-asset);
"Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD," ujarnya.
(whb)
Explore More