Anggota Dewan Sindir Cara Ahok Rombak Pejabat

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mempertanyakan assessment (penilaian) pergantian pejabat yang dilakukan DKI. Jika sebentar-sebentar pejabat DKI, ini akan memengaruhi penyerapan APBD DKI.

Menurut Sanusi, apabila assessment dilakukan dengan baik dan benar, tentunya pergantian pejabat tidak terus dilakukan. Apalagi, dia mendengar ada pejabat yang baru dilantik pada awal tahun kemudian sudah dijadikan staf. (Baca: Ahok Lantik 327 Pejabat Pemprov DKI)

"Kalau sebentar-sebentar diganti, berartikan ada persoalan assessment. Jangan-jangan penilaiannya tidak objektif, fit an propertesnya tidak ada. Kalau pakai standarisasi HRD yang pas seharusnya tidak diganti. Kalau baru dilantik kemudian distafkan, bagaimana itu," jelasnya kepada wartawan, Jumat (4/9/2015).

Ketua Komisi D itu tentunya sepakat dengan DKI untuk melakukan perombakan PNS. Namun, sayangnya pergantian yang dilakukan dengan cepat saat ini malah menghambat mobilitas pembangunan. (Baca juga: Dituding Lantik Pejabat Loyal, Ini Reaksi Ahok)

Hal itu pun terlihat dari tiga tahun kepemimpinan Ahok di DKI yang dimana penyerapannya terus dibawah 50 persen. "Tidak mudah untuk beradaptasi menjalani program kegiatan kalau cuma dengan waktu evaluasi tiga bulan. Akibatnya penyerapan rendah," katanya.

PILIHAN:

Keponakan Dihamili, Artis Dangdut Cantik Ini Lapor Polisi