DPRD Minta BUMD Gas Bekasi Lebih Transparan

BEKASI - DPRD Kabupaten Bekasi mendesak agar PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) untuk transparan dalam laporan keuangan. DPRD pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan lembaga pelat merah milik Pemkab Bekasi tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno mengatakan, sejauh ini PT BBWM selaku pengelola gas di Kabupaten Bekasi hanya diaudit oleh tim independen. "Ke depan seharusnya yang melakukan audit dari BPK. Ini agar lebih transparan karena BUMD itukan masih milik Pemkab Bekasi," katanya Jumat (28/8/2015).

Nyumarno menambahkan, badan usaha gas tersebut dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Sehingga, secara otomatis pernah diberikan penyertaan modal oleh Pemkab Bekasi. "Jadi mereka yang memakai uang rakyat, harus lebih terbuka," ucapnya.

Indonesian Corrupstion Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). PT BBWM merupakan BUMD milik Pemkab Bekasi yang melakukan pengelolan gas.

Anggota Badan Pekerja ICW Lais Abid mengatakan, audit keuangan lembaga pelat merah tersebut selama ini dilakukan oleh tim indenpenden yang ditunjuk perusahaan. "Kalau kepemilikan saham itu masih milik Kabupaten Bekasi, yah seharusnya BPK melakukan pemeriksaan," kata Lais Abid saat dihubungi, Jumat (28/8/2015) kemarin.

Pilihan:

Pemasukan Terus Turun, BPK Diminta Audit BUMD Gas Bekasi
ICW Minta BPK Audit BUMD Migas di Bekasi