Netralitas KPUD DKI Dipertanyakan, Ini Kata Ahok

JAKARTA - Polemik dipindahkannya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta ke Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara, terus bergulir. Bahkan muncul penawaran KPUD pindah ke Pemprov DKI Jakarta, namun hal itu dipertanyakan terkait dengan netralitas lembaga pemilu tersebut.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan maju pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Maka itu, netralitas KPUD DKI Jakarta dipertanyakan jika berada di lingkungan kantor Ahok.

Namun, Ahok menampik ketidaknetralan KPUD jika berada di lingkungan kantornya. Dia mengatakan, demokrasi di DKI Jakarta sudah cukup matang.

"Aduh, makanya, menurut saya ada apa sih netral enggak netral, orang semua terbuka kok, pakai e-KTP," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengaku aneh dengan pertanyaan netralitas KPUD saat hendak menempati gedung yang ada di wilayahnya. Karena, KPUD DKI juga berhak menempati gedung yang ada di Jakarta.

"Itu kan semua gedung DKI, hibah juga dari DKI. Kalau pertanyaannya begitu, dahulu KPU bela Foke (Fauzi Bowo) dong, kenapa kalah dari kami (Jokowi-Ahok)? dahulu malah taruh (KPU) di kantor (pemerintah) kan, ribut, yaitu KPUD Selatan ditaruh di selatan, zaman ini mana bisa tipu menipu lagi sih, aneh-aneh saja," tukasnya.

Sebelumnya, KPUD DKI merasa keberatan dengan dipindahkan sementara kantor mereka dari Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat ke gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara. Alasan keberatan karena akses yang jauh dan rawan banjir.

KPUD DKI Jakarta mau dipindahkan jika masih berada di wilayah Jakarta Pusat. Karena, aksesnya cukup mudah dijangkau.

PILIHAN:

Ahok Nilai KPUD DKI Salah Paham

Ini Kata Ahok Soal "Pengusiran" KPUD DKI ke Sunter