Mendag Pastikan Ada Pegawai di Pelabuhan Tanjung Priok
Mendag Pastikan Ada Pegawai di Pelabuhan Tanjung Priok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menegaskan, Kementeriannya telah menempatkan pegawainya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hal itu juga sekaligus membantah temuan kepolisian, bahwa terdapat 17 instansi pemerintahan yang tidak menempatkan perwakilannya di pelabuhan, dan menyebabkan proses bongkar muat (dwelling time) molor.
Dia mengatakan, Kemendag telah membuktikan langsung dengan menyambangi Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengecek keberadaan pegawainya tersebut. Bahkan, dia sesumbar akan memutasi pegawainya yang bertugas di Priok, jika memang tidak berada di tempat.
"Saya langsung cek, saya tugaskan orang untuk melihat. Ada kok orangnya. Mungkin waktu dia datang enggak ada. Saya sampai bilang, kalau tidak ada (pegawainya di tempat), saya tarik pulang ke pusat, ganti orangnya dan pindahkan ke tempat lain" katanya di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.
Dia menegaskan, kelancaran arus barang di pelabuhan itu telah menjadi komitmen Kemendag. Sebelum kasus dwelling time ini mencuat, pihaknya telah melakukan penertiban terhadap importir nakal yang tidak memberikan laporannya.
"Desember-Januari ada sekian ribu importir yang tidak memberikan laporannya, otomatis dia ter-suspend oleh mesin. Karena 2x3 bulan dia harus lapor. Kalau enggak, dia ter-suspend. Itu kita sudah lakukan sejak awal," tuturnya.
Selain itu, sambungnya, Kemendag juga telah melakukan koordinasi dengan Kemenko bidang Kemaritiman terkait molornya proses dwelling time di pelabuhan. Faktanya, para importir yang menjadi biang keladi permasalahan tersebut lantaran baru mengurus izin saat barangnya tiba di pelabuhan.
"Itu yang menciptakan kenapa dwelling time. Jadi kesimpulannya, sebelum ada izin impor barang enggak boleh diangkat. Jadi kita persoalan sumber persoalan di situ," pungkasnya.
Hal itu juga sekaligus membantah temuan kepolisian, bahwa terdapat 17 instansi pemerintahan yang tidak menempatkan perwakilannya di pelabuhan, dan menyebabkan proses bongkar muat (dwelling time) molor.
Dia mengatakan, Kemendag telah membuktikan langsung dengan menyambangi Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengecek keberadaan pegawainya tersebut. Bahkan, dia sesumbar akan memutasi pegawainya yang bertugas di Priok, jika memang tidak berada di tempat.
"Saya langsung cek, saya tugaskan orang untuk melihat. Ada kok orangnya. Mungkin waktu dia datang enggak ada. Saya sampai bilang, kalau tidak ada (pegawainya di tempat), saya tarik pulang ke pusat, ganti orangnya dan pindahkan ke tempat lain" katanya di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.
Dia menegaskan, kelancaran arus barang di pelabuhan itu telah menjadi komitmen Kemendag. Sebelum kasus dwelling time ini mencuat, pihaknya telah melakukan penertiban terhadap importir nakal yang tidak memberikan laporannya.
"Desember-Januari ada sekian ribu importir yang tidak memberikan laporannya, otomatis dia ter-suspend oleh mesin. Karena 2x3 bulan dia harus lapor. Kalau enggak, dia ter-suspend. Itu kita sudah lakukan sejak awal," tuturnya.
Selain itu, sambungnya, Kemendag juga telah melakukan koordinasi dengan Kemenko bidang Kemaritiman terkait molornya proses dwelling time di pelabuhan. Faktanya, para importir yang menjadi biang keladi permasalahan tersebut lantaran baru mengurus izin saat barangnya tiba di pelabuhan.
"Itu yang menciptakan kenapa dwelling time. Jadi kesimpulannya, sebelum ada izin impor barang enggak boleh diangkat. Jadi kita persoalan sumber persoalan di situ," pungkasnya.
(mhd)
Explore More