Bekasi Kembali Dikepung Kemacetan

BEKASI - Kemacetan di wilayah Bekasi nampaknya akan menyamai Ibu Kota Jakarta. Karena, saat ini sejumlah ruas jalan di Kota Patriot itu sudah mulai dipadati ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

"Setelah libur panjang kemarin, kemacetan terjadi di wilayah Bekasi mulai perbatasan dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, kepadatan karena roda dua dan empat," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Sopandi Budiman kepada SINDO, Selasa (28/7/2015).

Kemacetan itu terjadi di depan Metropolitan Mall (MM), Jalan KH Noer Ali depan Bekasi Cyber Park, Jalan Jenderal Sudirman depan Grand Mall, pintu Tol Timur, pintu Tol Barat, pintu Tol Jatiwaringin, simpang Harapan Indah, simpang Pondok Ungu, simpang Alexindo, Jalan Caman.

Simpang Rumah Sakit Bella Bekasi Timur, Jalan Perjuangan, Jalan Ir H Juanda, simpang Kemang Pratama, Jalan Siliwangi-Pendawa, simpang Komsen-Jati Asih, putaran Pasar Pondok Gede, Super Indo- Giant Galaxy, dan Jalan Cut Mutiah. "Kemacetan terjadi di beberapa titik," tambahnya.

Saat Lebaran beberapa waktu lalu, lanjut Sopandi, jalanan di Kota Bekasi menjadi lenggang. Namun, beberapa diantaranya diklaim sudah teratasi menyusul pembangunan infrastuktur. Misalnya, di sekitar keluar Tol Bekasi Timur. "Kepadatan arus sudah mulai terurai," ungkapnya.

Menurutnya, di Jalan KH Noer Alie (Kalimalang) dan Ahmad Yani, kemacetan akan berkurang bila jalan sisi selatan Kalimalang selesai dibangun. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp60 miliar dari hibah DKI Jakarta untuk menyempurnakan jalur tersebut.

"Volume kendaraan bisa dialihkan ke jalan baru. Sayangnya pembangunan jalan itu terkendala proyek Tol Becakayu yang saat ini masih berlangsung," paparnya.

Saat ini, kemacetan di Kota Bekasi disebabkan volume kendaraan yang cukup banyak setiap harinya. berdasarkan data dari Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bekasi pada awal tahun mencapai 1,2 juta kendaraan.

Diperkirakan jumlah itu sudah bertambah hingga Juli 2015. Pasalnya, karena tidak ada kebijakan pembatasan kendaraan dari pemerintah daerah dan pusat.

Sopandi mengaku, pemerintah daerah tak bisa membuat kebijakan terkait pembatasan kendaraan. Namun, kebijakan itu harus dilakukan secara nasional. Sehingga, pertumbuhan kendaraan bisa diantisipasi mengingat kendaraan tak sebanding dengan pertumbuhan jalan.

"Jalan hanya tumbuh dua persen dalam setahun. Itu pun sulit merealisasikannya karena terbentur lahan," jelasnya. Untuk itu, dibutuhkan pemerintah pusat ataupun DKI Jakarta beserta daerah mitra untuk mencari solusi kemacetan yang terjadi diwilayah Kota Bekasi.

PILIHAN:

Macet Parah, Warga Bekasi Ogah Naik Angkot

Butuh Dana Rp40 M, Bekasi Minta Bantuan Pemerintah Pusat