Ahok Masih Banggakan Sistem E-budgeting

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mengandalkan sistem e-budgeting untuk mengontrol anggaran APBD DKI 2015. Sistem ini, menurut dia bisa diandalkan guna mengetahui 'anggaran siluman' yang berseliweran di Pemprov DKI.

Menurut orang nomor satu di DKI Jakarta itu, selama menggunakan sistem e-budgeting pihaknya menemukan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ingin menggelembungkan anggaran.

"Sejauh ini masih banyak yang mark-up, masih banyak yang enggak (sesuai) aturan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).

Salah satu yang ditemukan yaitu penyisiran mata anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pada mata anggaran ditemukan penghematan hingga 18% di harga satuan.

"Dinas Pendidikan dalam satuan juga masih mark-up. Kami sudah sisir berhasil kemarin dapat laporan potong 18%. Dari harga satuan saja kami bisa hemat 18%," katanya.

Tak hanya pada harga satuan dalam mata anggaran sebuah SKPD, Ahok juga menemukan mark-up pada sisi kegunaan serta kekuatan gedung yang berlebihan.

"Misalnya, kami bangun sekolah mungkin cukup dengan konstruksi baja, untuk 3-4 lantai. Tidak perlu sampai masif ada beton, terus dicor segala macam, itu jadi mahal. Kenapa dia mau mahal supaya dia komisinya gede. Kami mau bertahap motong-motong seperti itu," tuturnya.

PILIHAN:

Ini Pengakuan Konsultan E-budgeting APBD DKI

E-budgeting Dinilai Lemahkan Kontrol Legislatif

source: http://metro.sindonews.com/read/977942/171/e-budgeting-dinilai-lemahkan-kontrol-legislatif-1426613011E-budgeting Dinilai Lemahkan Kontrol Legislatif