Jelang Pemilihan Pengurus, Apartemen Ini Dijaga Ketat Ratusan Personel Polri/TNI

JAKARTA - Ratusan petugas gabungan dari Polri/TNI dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Apartemen Taman Kemayoran Condominium (TKC), Jakarta Pusat. Pengamanan ini dilakukan menjelang pemilihan pengurus apartemen tersebut.

Kapolsek Kemayoran Kompol Suyud mengatakan, penempatan ratusan personel keamanan ini dilakukan karena sejak beberapa bulan terakhir di lokasi ini kerap terjadi ketegangan antara penghuni dan pengurus apartemen.

"Tadi saja ada rapat laporan pertanggungjawaban Ketua Persatuan Pengurus Perhimmpunan Rumah Susun (PPPRS) di Apartemen TKC penghuni bersitegang dengan pengurus. Makanya kita tempatkan 120 personel gabungan," kata Suyud kepada wartawan, Rabu (11/3/2015).

Suyud meminta kepada penghuni apartemen jangan membuat kericuhan. Suyud berjanji jika nanti ada yang coba-coba membuat kericuhan di lokasi apartemen, petugas akan langsung menangkap.
Karena kita tidak mau kawasan apartemen ricuh terkait pengurusan pengelola. Sementara itu informasi yang dihimpun kericuhan terjadi karena penghuni menduga pengurus melakukan tindak pidana korupsi.

Ketua PPPRS Wongwa Groho alias Atoy mengatakan, dirinya dan seketaris serta notaris digugat para penghuni sebesar Rp500 juta. Mereka menggugat karena menduga Atoy menyelewengkan keuangan kepengurusan apartemen yang sudah dipegang selama tiga tahun.

"Bisa dilihat mana ada saya menyelewengkan duit. Saya di sini justru mengurus perbaikan pompa air sebanyak 8 pompa dari 12 yang ada dengan total perbaikan Rp500 juta," ucap Atoy.

Atoy menambahkan berkas perkara gugatan juga sudah masuk ke Mahkamah Agung tapi ditolak. Atoy mengaku sudah lelah, dirinya menjadi pengurus yang selalu dituding melakukan kecurangan.
Padahal dalam pengurusan dahulu jauh dari harapan karena tidak banyak perubahan."Tarif perawatan kondominium selama tiga tahun tidak saya naikkan. Kalau di sini mau ada penggantian pengurusan ya terserah saja. Yang jelas saya akan menghantarkan pengurus yang baru," cetusnya.

Sementara itu, Faizal salah staf Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta mengatakan, pemilihan ketua pengurus sebenarnya akan berlangsung 2 minggu kedapan."Jadi di sini masih didata mana penghuni yang menyewa dan pemilik. Biar semuanya lebih jelas jangan sampai masalah seperti ini meluas," ucapnya.