Lawan DPRD, Ahok Menang Secara Politik

JAKARTA - Perseteruan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyangkut pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terus bergulir.

Kedua pihak saling tuding dan mengklaim tindakannya benar. DPRD menganggap Ahok telah menyalahi pedoman tentang prosedur penyusunan dan pengesahan APBD. Sebaliknya, Ahok menegaskan apa yang dilakukannya demi menyelamatkan uang rakyat.

Tidak gentar terhadap langkah DPRD yang menggulirkan penggunaan hak angket, Ahok pun kemudian melaporkan adanya manipulasi dana atau dana siluman sebesar Rp12, 1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar memiliki pandangan sendiri mengenai perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta.

"DPRD mungkin saja bisa memakzulkan ahok. Tapi Ahok sudah menang secara politik," ujar Idil kepada Sindonews, Sabtu 28 Februari 2015 malam.

Menurut dia, Ahok menang secara politik karena mampu memengaruhi opini publik dengan cara membongkar dana siluman.

Mengenai hak angket atau hak penyelidikan yang dilakukan DPRD terhadap Ahok, Idil menilai angket merupakan hak konstitusional anggota Dewan.

"Tinggal dilihat apakah segala prosedurnya sudah sesuai dan materi yang diangketkan substansial," tandasnya.

Begitu juga dengan langkah Ahok membongkar dugaan adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta. "Apakah KPK bisa menindak laporan anggaran yang belum terlaksana dan dianggap berpotensi akan merugikan negara?" tutur Idil.