Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Disparbud DKI Akui Ada Pungli
Disparbud DKI Akui Ada Pungli
A
A
A
JAKARTA - Disparbud DKI Jakarta mengakui ada staf ditingkat suku dinas yang nakal dan melakukan pungutan liar.
Kepala Disparbud DKI Jakarta, Arie Budhiman menjelaskan, sebenarnya ada 30 unit yang disorot oleh Ombudsman tapi baru di lingkup Disparbud yang diungkap.
"Punglinya tidak di Dinas tapi di Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan dan Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Utara. Jadi saya tegaskan lagi pungutan itu tidak ada di Dinas," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (30/9/2014).
Menurut Arie, Ombudsman melakukan tugasnya yakni mengawasi untuk transaksi yang nilainya belum jelas.
"Jadi mereka (Ombudsman) memancing misalkan untuk bangun apa gitu harganya berapa. Jadi akumulasinya yang mereka lihat. Tapi transaksinya belum jelas," ujarnya.
Mengenai punishment (hukuman) memang menurut Arie bukan kewenangan Ombudsman. Hanya saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melalui arahannya kemarin akan memberi sanksi tegas kepada oknum PNS tersebut.
Kepala Disparbud DKI Jakarta, Arie Budhiman menjelaskan, sebenarnya ada 30 unit yang disorot oleh Ombudsman tapi baru di lingkup Disparbud yang diungkap.
"Punglinya tidak di Dinas tapi di Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan dan Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Utara. Jadi saya tegaskan lagi pungutan itu tidak ada di Dinas," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (30/9/2014).
Menurut Arie, Ombudsman melakukan tugasnya yakni mengawasi untuk transaksi yang nilainya belum jelas.
"Jadi mereka (Ombudsman) memancing misalkan untuk bangun apa gitu harganya berapa. Jadi akumulasinya yang mereka lihat. Tapi transaksinya belum jelas," ujarnya.
Mengenai punishment (hukuman) memang menurut Arie bukan kewenangan Ombudsman. Hanya saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melalui arahannya kemarin akan memberi sanksi tegas kepada oknum PNS tersebut.
(ysw)
Explore More