DPRD Harus Tepat Mengambil Tindakan untuk Ahok

JAKARTA - DPRD harus berhati-hati dalam mengambil langkah terkait statemen yang dilontarkan Ahok. Pasalnya, jika kurang tepat justru akan menimbulkan resistensi.

Pakar Komunikasi Politik Mercu Buana, Heri Budianto mengatakan, dapat tidaknya interpelasi dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang ada di dalam kepemerintahan.

"Menurut saya, interpelasi itu menyangkut kebijakan pemerintah. Kalau sikap maka bukan kebijakan pemerintah," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Senin (15/9/2014).

Hal sama dikatakan oleh Deddy Mulyana, Pengamat Komunikasi Politik Universita Padjajaran, Bandung. Dia mengatakan, bisa atau tidak bisanya DPRD melakukan interpelasi kaitannya dengan hukum tata negara.

"Sebenarnya ini bukan persoalan bisa atau tidaknya DPRD melakukan interpelasi. Karena tindakan DPR yang kurang tepat dapat menimbulkan resistensi dari orang yang mendukung Ahok," ujarnya.

Untuk itu, Deddy menyarankan, perlunya menjalin kerjasama yang baik antara Ahok dengan anggota DPR. Terlebih, Ahok adalah calon Gubernur yang nanti akan menggantikan Jokowi.