Rekapitulasi KPU: Bima-Usmar menangkan Pilkada Kota Bogor

Sindonews.com - Harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang sanggup merubah dan menyelesaikan semua persoalan di Kota Bogor, itulah salah satu alasan Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Djuanda (Unida) Bogor Bedi Irawan dalam menanggapi kemenangan pasangan nomor urut 2 yang diusung PAN, Demokrat, Gerindra, PKB dan PBB, dengan perolehan suara terbanyak 33,14 persen (132.835 suara).

"Saya pikir inilah bentuk kekecewaan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan atas segala persoalan yang selama ini tidak terselesaikan oleh walikota sebelumnya," kata Bedi di Bogor, Kamis (19/9/2013).

Menurutnya kemenangan Bima-Usmar hampir mirip dengan Pilkada DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin-pemimpin muda dan memiliki semangat perubahan. "Seperti Jokowi datang ke Jakarta mengusung perubahan dengan tagline Jakarta Baru, sedangkan di Bogor Bima Arya mengusung Gerakan Perubahan, saya pikir spirit yang dibawa Bima itu tepat, sehingga menjadi pemenang Pilkada Kota Bogor," terangnya.

Lebih lanjut ia menuturkan pemilih di Kota Bogor juga hampir sama dengan di DKI Jakarta mayoritas rasional dan banyak pemilih pemula yang merasa kecewa atau antipati dengan pemimpin sebelumnya. "Ketika kesemrawutan dan permasalahan Kota Bogor tidak kunjung terselesaikan, masyarakat yang menghendaki perubahan, kesejahteraan dan kemakmuran. Bima Arya muncul merupakan moment yang tepat dalam menggaet suara-suara pemilih rasional dan pemula," katanya.

Selain itu, Bima merupakan sosok yang relatif bersih dibandingkan calon-calon lainnya yang memiliki beban politik, sehingga berani mengusung gerakan perubahan dan pemberantasan korupsi. "Semangatnya itulah yang membuat Bima Arya tepat hadir di hati masyarakat Kota Bogor," tandasnya.

Bedi yang juga asli Kota Bogor merasakan semangat perubahan yang diusung Bima-Usmar dapat terealisasi. "Saya yakin dia akan melakukan pembenahan soal tata ruang yang selama ini terlihat semrawut karena banyaknya pembangunan hotel yang menyalahi aturan. Pembenahan itu harus dilakukan mulai dari dalam, dalam hal ini kaitannya reformasi birokrasi, itu semua harus dilakukan," katanya.

Hal senada diungkapkan, Pengamat Politik dari Institut Pertanian Bogor Sofyan Sjaf. Menurutnya perolehan suara dalam Pilkada Kota Bogor yang dimenangkan tipis Bima-Usmar dengan selisih 0,44 persen (1.755 suara) dari pesaingnya Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana (Ru'yat-Aim) yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen) merupakan kemenangan pemilih pemula dan anak usia produktif.

"Kemenangan tipis Bima terhadap Ru'yat adalah kemenangan pemilih pemula dan anak muda (usia produktif) di Kota Bogor. Secara psikologis mereka tsb menaruh harapan dan mimpi kepada Bima untuk masa depan Kota Bogor," jelasnya.

Jadi menurutnya, jangan sampai Bima mencederai harapan dan impian anak muda yang memiliki andil besar dalam memenangkannya.

"Dari beberapa Pilkada yang digelar, kemenangan tipis selalu disertai dengan gugatan dari rivalitasnya. Sebaiknya, Bima tidak euforia atas kemenangan ini. Namun harus mempersiapkan jawaban-jawaban/sanggahan dari penggugat sedini mungkin. Sy kira Bima telah memiliki point-point sanggahan dari rivalitasnya," katanya.

Tak hanya itu, untuk menambah kepercayaan publik, sebaiknya Bima-Usmar secepat mungkin mengekspose langkah-langka program 100 hari kedepan. "Dan melakukan kontrak sosial dan kontrak dengan KPK untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara," ujarnya.

Menurutnya, kemenangan Bima merepresentasikan hilangnya kepercayaan publik terhadap partai pengusung pasangan nomor urut 3 yang diusung PKS, PPP dan Hanura. "Ini bisa menjadi refleksi bagi partai pengusungnya di pemilu 2014 nanti," tandasnya.

Seperti diketahui dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Kota Bogor Bima-Usmar menggungguli empat pasang calon lainnya dengan perolehan 132.835 suara (33,14 persen). Disusul pesaingnya Ru'yat-Aim yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen).

Sedangkan pasangan calon lainnya yakni nomor urut 4 Dody Rosadi-Untung W Maryono menempati posisi tiga hanya meraup 67.715 suara (16,89 persen), kemudian nomor urut 5 Syaiful Anwar-Muztahidin 43.448 suara (10,84 persen) dan diposisi paling buncit diraih pasangan nomor urut 1 Firman Halim-Gartono 25.793 suara (6,43 persen).

Hasil rapat rekapitulasi tersebut ditandatangani seluruh saksi tim sukses pasangan calon yang bertarung di Pilkada Kota Bogor, kecuali saksi pasangan nomor urut 3. "Tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi KPU ini merupakan sebagai bagian dari upaya keberatan, selain itu kita juga akan melakukan gugatan atau upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 2 (Bima-Usmar), khususnya di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Barat," kata Sekretaris Tim Sukses Ru'yat-Aim, Najamudin, Kamis (19/9).

Sementara itu Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman mengatakan jika memang ada pasangan calon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara ini, mempersilahkan menempuh jalur sesuai aturan dan ketentuan berlaku.

"Kalau untuk masalah selisih suara atau angka, silahkan disampaikan saat ini juga (dalam rapat pleno rekapitulasi). Tapi kalau diluar angka, silahkan ditempuh sesuai dengan aturan atau ketentuan berlaku," ungkapnya.

Sementara itu, Bima Arya dalam keterangan persnya di Posko Pemenangan di Pendopo 6, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor mengaku di 100 hari pertamanya akan lebih fokus membenahi dua permasalahan di Kota Bogor.

"Skala prioritas saya adalah pembenahan tata ruang dan wilayah Kota Bogor, kemudian transportasi kota, kebersihan dan pelayanan publik," katanya.

Tak hanya itu pihaknya berjanji akan melakukan reformasi birokrasi dan menindaklanjuti persoalan revitalisasi terminal Baranangsiang. "Soal terminal sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga saya janji akan mengkaji kembali, kalau misalkan bertolak berlakang dengan Perda, bisa saja dibatalkan," ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya menegaskan jangan sampai ada Perda yang dilanggar. "Saya tegaskan saya akan optimalisasikan terminal Baranangsiang sesuai peruntukannya bukan untuk mall atau hotel," tandasnya.

Terkait dengan reformasi birokrasi membutuhkan pembinaan dan harus ada efisiensi. "Sebab dalam pengelolaan APBD setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai ada pemborosan, saya akan lakukan penghematan besar-besaran," ujarnya.