Belum siap, Ahok kritik loket ganjil genap

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertanyakan loket penukaran plat nomor ganjil genap oleh kepolisian. Kendati hak polisi untuk membuka loket tersebut, namun langkah itu dianggap mendahului kebijakan Pemprov yang masih melakukan pembahasan.

"Plat nomor semua kan punya polisi. Nah, itu persoalan di situ kan. Itu urusan polisi lah. Makanya kalau polisi tukar, kita makin lama kajinya. Karena kajian yang tempo hari berubah," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Ahok berandai, jika hitungan nomor ganjil genap kendaraan yang masuk Jakarta berubah dan tidak sesuai dengan hitungan Pemprov, maka akan dilakukan pengkajian ulang. Dengan begitu, pihak kepolisian hanya menambah beban Pemprov.

"Kita data yang biasa lewat sini itu nomor ganjil dan genap, kan sudah kita hitung, tiba-tiba diganti. Kaji lagi dong," terangnya.

Selain menjadi domain kepolisian, Pemprov DKI juga memiliki wewenang untuk melakukan hal yang sama. Namun, Ahok menilai, perhitungan ganjil genap yang dikaji Pemprov DKI, kini sudah diambil alih oleh kepolisian.

"Polisi mihak dong, plat nomor kita saja diambil," paparnya.

Seperti diberitakan, program ganjil genap masih belum jelas, apakah masih diteruskan atau dibatalkan. Baik Gubernur Jokowi maupun Wakilnya, masih ingin melanjutkan kajian program yang dipertanyakan warga Jakarta tersebut.