Waspadai kapitalisasi di balik Papua

Sindonews.com - Komisi I DPR RI menduga ada kepentingan kapitalisme di balik aksi separatisme di Papua khususnya melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu diketahui usai rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman.

Rapat yang berlangsung hingga larut malam itu mengagendakan mendengar informasi mengenai pendirian kantor OPM di Oxford, Inggris.

"Di Papua, ada kepentingan korporasi global. Kalau terganggu (kepentingan korporasi tersebut) bisa mempengaruhi penyikapan negara tertentu terhadapa separatisme," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013) malam.

Mahfud menyebut, saat ini OPM terus mencari dukungan melalui dunia internasional, karenanya Ia meminta agar Indonesia bisa lebih menguatkan hubungan bilateral antarnegara.

"Kta mendorong penguatan diplomasi, disinkronkan kerja intelijen, terutama fungsi penggalangan," tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan bahwa isu mengenai OPM di negara luar mulai kondusif, kendati demikian Indonesia harus tetap waspada dalam menyikapi keberadaan organisasi ini.

"Tadi Pak Menlu dan BIN memapaparkan, tren dunia internasional pada isu Papua sudah mulai bergeser ke arah yang kondusif. Ada penegasan secara diplomatik bahwa mereka (luar negeri) mendukung keutuhan Indonesia dan tidak mendukung separatisme," pungkasnya.