Jawa Barat

Disdik Garut bantah selewengkan dana sertifikasi guru

Fani Ferdiansyah

Jum'at,  3 Mei 2013  −  15:42 WIB
Disdik Garut bantah selewengkan dana sertifikasi guru
Ilustrasi (Dok Istimewa)

Sindonews.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut Mahmud membantah bila dana tunjangan profesi pendidik (TPP) sebesar Rp82 miliar telah diselewengkan.

Menurut dia, dana yang akrab disebut tunjangan sertifikasi untuk para guru tersebut telah dicairkan pada Jumat 26 April 2013 lalu.

"Tidak ada penyelewengan dana. Dana tunjangan pun telah cair di Jumat pekan lalu," kata Mahmud Jumat (3/5/2013).

Ia sendiri mengaku tidak mengetahui bila ada guru yang belum menerima pencairan tunjangan. Sebab, penerimaan dana langsung diterima melalui rekening para guru masing-masing.

"Mungkin mereka belum mengecek ke rekening mereka. Sebab, dari laporan yang saya terima, dana itu sudah dicairkan," ujarnya.

Mengenai adanya informasi para guru penerima diwajibkan membuat nomor rekening baru di saat mereka telah memiliki akun di bank yang sama, dengan tegas Mahmud menjelaskan itu bukan wewenangnya. Menurutnya, kebijakan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat.

"Kami hanya melaksanakan perintah saja. Sedikit pun, saya tidak pernah menikmati dana yang menjadi hak orang lain. Dalam hal ini uang adalah para guru," katanya.

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp82 miliar ini dicairkan ke dua bank, yakni Rp8 miliar ke BRI dan Rp74 miliar sisanya ke Bank BJB. Dana yang dicairkan ke BRI merupakan tunjangan untuk para guru tingkat SMA dan dana di BJB untuk para guru tingkat SD dan SMP.

Terkait adanya kemungkinan pengendapan dana tunjangan di bank, Kepala BRI Cabang Garut Hendrastyo Suryandoko pun membantahnya. Hendra memastikan, selama ini tugas yang dijalan pihaknya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Tidak ada pengendapan dana. Tidak mungkin kami sengaja berbuat kecurangan," katanya.

Hendra menyebutkan, dana sebesar Rp8 miliar di BRI diperuntukan bagi 1.300 guru tingkat SMA di Garut. Menurut dia, bilapun ada keterlambatan, hal itu disebabkan oleh proses perbankan.

"Dana tunjangan itu baru di transfer dari kas daerah di Bank BJB ke BRI pada 1 Mei 2013 lalu, melalui RTGS (Real-Time Gross Settlement). Selain itu keterlambatan juga diakibatkan karena BRI hanya menerima daftar nama guru saja tanpa dilengkapi dengan alamat guru penerima tunjangan," paparnya.

Karena proses pendataan inilah, sambung dia, waktu pencairan jadi memerlukan waktu lama. Disinggung mengenai pembuatan rekening baru, dijelaskan Hendra hal tersebut lebih kepada adanya kekhawatiran rekening para guru sebelumnya telah tidak berfungsi.

"Tidak ada paksaan. Makanya, bila masih bisa digunakan, pihak bank menawarkan opsi kepada guru untuk memilih salah satu rekening sebagai tempat pencairan tunjangan," jelasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut Totong menyatakan, dana tunjangan sertifikasi yang telah ditransfer pemerintah pusat sekira Rp100 miliar lebih. Dana itu untuk membayar tunjangan para guru sebanyak tiga bulan saja.

"Sedangkan dana yang telah ditransfer ke rekening dinas pendidikan sebesar Rp82 miliar. Empat hari lalu sudah kami setorkan ke dinas pendidikan untuk diberikan ke para guru, sementara sisanya masih ada di kas daerah,” ujarnya.  

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut Imam Taufiq Tamami, menuding pejabat di Disdik Kabupaten Garut menggelapkan dana tunjangan sertifikasi bagi guru senilai Rp82 miliar, di bank. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga, baik deposito maupun giro.

Tuduhan itu dilontarkan karena para guru hingga kini belum menerima tunjangan sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/2013, dana tersebut harus diterima guru paling lambat akhir April 2013.

Adapun jumlah tunggakan tunjangan yang belum dibayarkan pemerintah adalah selama lima bulan, yakni sejak 2012 hingga 2013 ini.

 

(rsa)

shadow