Metro

Ahok: Bank Dunia jangan ajari orang jadi komunis

Rakhmatulloh

Jum'at,  5 April 2013  −  10:53 WIB
Ahok: Bank Dunia jangan ajari orang jadi komunis
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Dok/Sindonews.com)

Sindonews.com - Kekecewaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terhadap niat Bank Dunia yang ingin membantu Pemprov DKI, untuk pengerukan sungai dinilainya terlalu mendikte. Hingga Wagub dengan keras mengatakan, cara tersebut dinilai sebagai cara-cara komunis.

Pria yang memulai karir sebagai Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sistem ganti rugi yang harus dibayar Pemprov DKI kepada warga, yang menempati bantaran sungai dianggap merugikan.

Pasalnya tanah tersebut pada dasarnya milik negara. Sedangkan, Bank Dunia meminta Pemprov DKI mengganti rugi tanah-tanah yang ditempati mereka.

"Ya, tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kita untuk ganti uang. Kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Gak betul itu. Gak mau. Itu peraturan dari mana?," ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Namun demikian, dirinya menjelaskan, untuk meringankan beban warga, pada dasarnya tugas Pemprov DKI menyediakan tempat tinggal bagi warga. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai bisa pindah, untuk menempati rumah susun yang disediakan Pemprov DKI.

"Kita tidak suka kan ngajarin orang yang tinggal di bantaran sungai di ganti rugi dengan uang itu. Kita punya konsep, punya Rusun harus pindah," paparnya.

Namun, Wagub menuturkan, warga yang tinggal di bantaran sungai tidak serta merta diusir begitu saja, tapi Pemprov DKI memberikan tempat, untuk pindah ke rumah susun. Dengan cara seperti itu, Wagub mengatakan, adalah Pancasilais. Sedang, jika mengusir begitu saja tanpa memberi tempat layak, apalagi menguntungkan orang kaya, Wagub menyebut kapitalis.

"Tidak betul saya bilang usir, yang betul itu menyediakan rumah layak bagi warga bantaran sungai. Itu baru namanya Pancasilais. Jika kami usir, bangun untuk yang kaya saja, namanya kapitalis," tegasnya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI baik Gubernur Jokowi maupun Wakilnya, geram terhadap sikap Bank Dunia, yang terlalu memberatkan pihak Pemprov DKI terkait rencana bantuan yang akan diberikan Bank Dunia.

 

(stb)

shadow