Hasan Kurniawan
Sindonews.com - Profesor Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pihaknya belum ada keinginan untuk membawa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pelanggaran-pelanggaran dalam Pilgub DKI tidak terstruktur, sistematik dan massif.
"Saya tegaskan bahwa belum ada keinginan yang disampaikan kepada saya dari pihak Foke untuk membawa hasil Pilkada DKI ke MK," tulis Yusril dalam akun twitter, Minggu (23/9/2012).
Ditambahkan dia, Pilgub DKI telah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, aman dan tertib. Kendati terjadi pelanggaran, masih bisa diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Saya melihat Pilkada DKI telah berjalan sesuai hukum yang berlaku, aman dan tertib. Kalaupun ada pelanggaran, sifatnya tidak terstruktur, sistematik dan massif. Pelanggaran seperti itu cukup diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU DKI," tambahnya.
Selama tidak ditemukan pelanggaran yang terstruktur, sistemik dan massif, MK tidak akan membatalkan pilkada dalam suatu daerah. Untuk itu, akan sia-sia jika dipaksakan membawa kasus Pilgub DKI ke MK.
"MK hanya akan batalkan hasil pilkada jika terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematik dan massif. Sebagai penasehat hukum, saya memberikan pendapat secara obyektif dan profesional. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang mengada-ada," sambungnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan, incumbent Fauzi Bowo (Foke) bisa menerima kekalahannya di putaran kedua Pilgub DKI. Untuk itu, diharapkan sikap itu akan bertahan hingga dilantiknya gubernur yang baru.
"Sementara ini saya melihat Foke Nara juga cukup legowo menyikapi hasil hitungan sementara pilkada. Mudah-mudahan tetap demikian sampai akhir. Penjelasan saya ini, mudah-mudahan tidak timbul kesalahpahaman dengan berita dan komentar yang simpang siur diberbagai media," tutupnya.
(san)
Follow Us
Like Us
RSS