Tak mau dikawal polisi, itu hak Jokowi

Ronald Steven

Jum'at,  21 September 2012  −  11:31 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyambut baik sikap calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau menggunakan jasa kepolisian saat terpilih menjadi gubernur. Menurut Timur, dikawal atau tidak merupakan hak seseorang.

"Ya tentunya kita hargai hal-hal seperti itu," kata Timur di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Namun, jenderal bintang empat mengingatkan, jasa pengamanan voorijder pihak kepolisian selama berkendara di jalan itu sebenarnya merupakan hak Jokowi sebagai pejabat negara. Pengamanan dilakukan demi keselamatan dan mencegah hal yang tidak diinginkan.

"Sekarang beginilah yah, voorijder atau apapun, kita ini adalah bagaimana nanti semua tidak merugikan, baik dari yang dilakukan pengawalan maupun masyarakat. Kan begitu," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) tak akan menggunakan pengawal (voorijder), apabila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak pakai pengawalan," ucap Jokowi di Posko Pemenangan Jokowi-Ahok, Jalan Borobudur, No 22, Jakarta Pusat, Kamis 20 September 2012.

Menurut Jokowi, penggunaan pengawalan bukanlah gayanya. Dia menambahkan, gaya tersebut kemungkinan besar juga akan diikuti oleh wakilnya Ahok. "Bukan gaya saya pakai pengawalan seperti itu. Mas Basuki juga saya rasa seperti itu," terangnya.