Rico Afrido
Sindonews.com - Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sejumlah lembaga survei seperti berlomba-lomba merilis hasil survei tentang elektabilitas kandidat. Namun, survei-survei itu masih diragukan kebenarannya.
Bahkan Direktur Indonesia Polling Watch (IPW) Mohamad Donk khawatir survei-survei itu dapat membuat sesat masyarakat.
"Polling atau survei Pilgub yang diselenggarakan oleh lembaga riset ataupun media massa jangan sampai membuat misleading dan menyesatkan publik," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Menurutnya, keberpihakan maupun kegagalan penyelenggaraan polling dan survei yang fair bisa membahayakan demokrasi dan berpotensi merusak masa depan masyarakat.
Polling-polling itu, juga bisa mengarahkan publik untuk memilih calon tertentu, meski sesungguhnya polling itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Polling bisa juga dimobilisasi oleh kandidat tertentu yang berani membayar. Sehingga, lembaga survei tidak independen dalam melakukan aktivitas pollingnya.
Jika fakta itu benar ada maka sangat merugikan masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi mentah-mentah opini yang salah akibat hasil polling tersebut. "Meskipun saya yakin warga Jakarta tidak bodoh, tapi jika ada upaya-upaya seperti ini, tentu sangat memprihatinkan," ujarnya.
Karena itu, demi menjaga kredibilitas lembaga survei, sebaiknya validitas hasil survei yang dilansir ke publik harus betul-betul akurat, dilakukan secara independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini dinilai penting, supaya lembaga survei tidak berperan dalam merusak tatanan demokrasi yang mulai berkembang dengan baik.
Mohmad Donk mengimbau pada seluruh masyarakat terutama warga Jakarta agar tidak mudah hanyut dalam arus berita dari hasil polling yang menyesatkan.
Survei yang baik seharusnya betul-betul mengedepankan netralitas, melalui kontrol yang baik agar dapat terbukti kebenaran data survei tersebut. Pihak-pihak terkait diimbau bisa menertibkan lembaga survei itu.
(lns)
Follow Us
Like Us
RSS