Anies Geram, Masih Ada Sekolah Tahan Ijazah Karena Tidak Ada Biaya

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta 2017 nomor urut 3, Anies Baswedan geram mendengar masih adanya sekolah yang menahan ijazah siswa lantaran tidak memiliki biaya. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dipastikan menjadi solusi untuk masalah tersebut. Keluhan adanya sekolah yang menahan ijazah siswa itu didapatkan Anies ketika berkampanye di Jalan Citrun, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/1/2017).

Saat itu, Anies sedang mensosialisasikan visi-misi dan tiga program unggulan yakni Pendidikan berkualitas, harga kebutuhan pokok yang murah serta lapangan pekerjaan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dihampiri Ibu bernama Yayat yang terpaksa melihat anaknya putus sekolah, karena tak mampu membiayai pendidikan buah hatinya.

Yayat menuturkan, anak pertamanya terpaksa tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lantaran mengalah sama adiknya yang mau masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Anak saya yang pertama harus putus sekolah pak, karena ngalah sama adiknya yang juga mau masuk sekolah. Ga ada biaya pak. Ijazah anak pertama saya saja ditahan, kalau sudah bayar tunggakanya baru dikasih ijazahnya," kata Yayat di lokasi,Selasa (17/1/2017).

Mendegar hal tersebut, Anies terlihat geram. Sebab, pihak sekolah sepatutnya tak menahan ijazah peserta didik. Dia menilai, sekolah mungkin akan panik jika wali murid tidak membayar SPP, karena pihak sekolah, khususnya sekolah swasta, akan kebingungan menggaji guru serta membayar beberapa kebutuhan penunjang, seperti air dan listrik.

"Kalau menahan Ijazah itu sekolah jelas melanggar. kami akan siapkan advokasi untuk ibu. Di sini perlu ada keseimbangan, agar biaya pendidikan di swasta tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau oleh semua warga miskin," ungkapnya.

Adapun solusi yang ditawarkan Anies dalam menyelesaikan masalah tersebut, memberikan bantuan kepada para siswa melalui KJP Plus, yang bisa didapatkan anak yang masih aktif ataupun putus sekolah.

Kedua, memanggil semua pemangku lembaga pendidikan, termasuk pengelola sekolah swasta. Nantinya, lembaga pendidikan bakal diberikan bantuan oleh pemerintah untuk menekan biaya pendidikan. "Kami masih akan mencari solusi untuk menurunkan biaya pendidikan bagi warga miskin," ungkapnya.