alexa snippet

Penambahan Bus di DKI Belum Memenuhi Tata Ruang

Penambahan Bus di DKI Belum Memenuhi Tata Ruang
Direktur Institut Studi Transportasi Dharmanigtyas menyayangkan pengadaan bus yang dilakukan Pemprov DKI belum memenuhi tata ruang. Akibatnya, bus-bus jalan sendiri tanpa penumpang. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki layanan angkutan umum di wilayahnya dengan terus mendatangi bus baru berteknologi tinggi. Trayek bus untuk mengakomodir operasional bus-bus tersebut dinilai belum memenuhi tata ruang.

Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans), Dharmanigtyas menyambut baik pengadaan bus yang secara kontinue dilakukan Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan di wilayahnya. Apalagi, wacana bus gratis dan murah sudah direalisasikan sebagian. Namun, dia  menyayangkan pengadaan bus yang dilakukan belum memenuhi tata ruang. Akibatnya, bus-bus jalan sendiri tanpa penumpang.

Tyas mencontohkan, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan yang telah berubah fungsi menjadi pusat bisnis dan perkantoran sampai saat ini belum ada penataan jalur kebutuhan masyarakat. Kemudian bus gratis hanya di kawasan Sudirman dan sekitarnya.

"Kampung Rambutan-Lebak Bulus harusnya ada jalur bus TransJakarta, Lebak Bulus-Blok M juga harus ada jalur. Bus gratis coba sampai Semanggi-Kota-Juanda, pasti penuh. Intinya, Pengadaan bus itu harus dibarengi dengan penataan trayek," kata Dharmanigtyas saat dihubungi, Rabu (19/10/2016).

Tyas menjelaskan, penataan trayek yang dilakukan Pemprov DKI tidak menggunakan kajian perjalanan kebutuhan penumpang. Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sebagai regulator yang berwenang mengatur trayek hanya melakukan perbaikan trayek. Padahal, seiring perkembangan pembangunan, banyak peruntukan ruang kota yang berubah fungsi.

Selain tidak adanya perpindahan pengendara pribadi ke angkutan umum, lanjut Tyas, trayek yang dilakukan tanpa kajian justru mematikan operator existing yang tengah membantu pemerintah dalam memenuhi perjalanan penumpang.

"DKI sangat mampu mengelola bus sendiri. Tapi semua harus melalui kajian. Tidak bisa asal menempatkan bus di tempat operator bus existing beroperasi," pungkasnya.

Ketua organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta sebagai regulator lebih bijak dalam menata transportasi umum. Sebab, operator angkutan umum yang ada saat ini merupakan korban dari kebijakan regulator sebelumnya.

Artinya, kata Shafruhan, pemerintah tidak bisa begitu saja mematikan operator dengan menempatkan bus pengadaan miliknya. Terkecuali, para operator tidak mau mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kami semua operator setuju dengan revitalisasi angkutan umum. Kami butuh pembinaan, bukan pembinasaan. Kalau dibunuh langsung, pasti akan timbul keresahan sosial," tegasnya.

dibaca 3.285x
halaman ke-1 dari 3
loading gif
Top