Usung Anies, Gerindra dan PKS Lakukan Perjanjian Politik

JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik tidak menampik jika ada perjanjian politik yang dibuat antara Anies Baswedan dan kedua partai yaitu Gerindra dan PKS.

"Sebenarnya bukan kontrak politik, tapi lebih tepat disebut perjanjian politik. Dimana isinya, jika terpilih menjadi Gubernur DKI, harus menyelesaikan pekerjaannya, untuk kesejahteraan masyarakat," kata Taufik saat dihubungi Sindonews, Selasa (27/9/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menampik jika dalam perjanjian poltik tersebut tertulis Anies tidak boleh maju sebagai calon Presiden 2019. Hal ini bisa diartikan jika Anies belum menyelesaikan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI seperti apa yang dilakukan Jokowi. "Enggak ada itu. Kita enggak pernah seperti itu," kata Taufik.

Bahkan Taufik menampik jika dalam perjanjian tersebut ada permintaan atau penerimaan mahar politik. Baik Anies kepada Gerindra dan PKS maupun sebaliknya.

"Enggak ada mahar-maharan. Emang Anies punya uang? Itu bukan kebiasaan kita. Kita hanya minta, jika jadi Gubernur harus sejahterakan rakyat DKI. Itu saja," kata Taufik.

Seperti yang kita ketahui, Gerindra memiliki bakal calon yang dijaring mereka sejak awal yaitu Sandiaga Uno. Bahkan nama yang diusung PKS pun sudah ada untuk mendampingi Sandiaga yaitu Mardani Ali Sera.

Akan tetapi, nama Mardani pun tidak jadi dipasangkan dengan Sandiaga. Bahkan Sandiaga dijadikan bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Anies yang mendaftar terakhir pada Jumat 23 September 2016.