3 Alasan Politik Konservatif Islam Terus Berkembang di Malaysia

KUALA LUMPUR - Partai Islam Pan- Malaysia (PAS) terus menikmati kepercayaan diri. Menjelang enam pemilu negara bagian pada bulan depan, PAS diprediksi akan terus menguat.

PAS berencana untuk mengambil alih parlemen negara bagian di Selangor dan Negeri Sembilan sebagai bagian dari koalisi Perikatan Nasional (PN) dengan partai Bersatu yang berbasis di Melayu. “Penang mungkin lebih sulit, tetapi kami berharap dapat menolak mayoritas dua pertiga,” kata kepala divisi PAS Kuala Kedah, Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi, dilansir Channel News Asia.

Di Kedah, Kelantan dan Terengganu, pemerintah negara bagian PN bertekad untuk mempertahankan kendali dengan mayoritas yang nyaman.

Pemilu negara bagian akan dilihat sebagai barometer dukungan untuk Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim dan pemerintah koalisinya. Tetapi dengan PAS yang muncul dari pemilihan umum sebagai satu-satunya partai terbesar di parlemen Malaysia, ada juga pertanyaan apakah populisme agama dapat menjadi strategi kemenangan di negara tersebut.

Berikut adalah 3 alasan kenapa politik konservatif Islam berkembang dengan pesat di Malaysia.

1. Mengandalkan Populisme Agama

Foto/Reuters

Pemimpin PAS di Terengganu menentang keputusan kerajaan, yang dikeluarkan oleh empat dari sembilan sultan Malaysia, yang melarang penggunaan masjid untuk menyebarkan pesan politik.

“Tak ada salahnya politisi berdakwah,” tegas ketua PAS Abdul Hadi Awang. Baginya, politik dan agama tidak bisa dipisahkan dalam Islam.

Raja Malaysia, bagaimanapun, sebagai penjaga Islam terkemuka di negara itu di bawah konstitusinya, mengingatkan umat Islam pada April untuk menjaga masjid agar tidak berubah menjadi arena politik.

“Partai atau kelompok politik yang memanfaatkan Islam untuk mendapatkan popularitas adalah inti dari Islam politik dan populisme Islam,” kata Ahmad El-Muhammady, asisten profesor di Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam.



Tren yang bergerak adalah populisme agama di Malaysia berarti peralihan ke politik sayap kanan menuju aspek sinis politik identitas.