Ahok Akui Pimpin Jakarta Ibarat Direktur Perusahaan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya mengakui jika menjadi pemimpin Jakarta itu ibarat menjadi direktur perusahaan swasta.

"Saya kan cuma melamar kerja. Saya nih bukan mimpin orang Jakarta. Saya mimpin Jakarta iya, tapi yang benar saya melamar kerja ke orang Jakarta, butuh enggak direktur utama seperti saya yang mimpin Jakarta," kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Suami Veronica Tan itu menyambut baik hasil pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang ingin kembali mengulang
kemenangannya pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Artinya, bila itu terjadi, Ahok hanya akan bekerja sampai Oktober 2017.

Untuk itu, Ahok kini tengah mempersiapkan warisan kepada pemimpin selanjutnya, yakni soal transparansi anggaran dan sistem perencanaan kegiatan yang menggunakan elektronik. Sehingga, lanjut Ahok, pembangunan di Jakarta akan berjalan baik.

Sebab, dengan sistem tersebut, tidak ada lagi yang menyalahgunakan penggunaan kontribusi tambahan dan CSR dari perusahaan swasta."Kalau kamu merasa saya kerja kurang baik, kurang transparan, kamu carilah direktur baru, sederhana kan? itu aja," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengapresiasi kejujuran Gubernur Ahok yang menyamakan sebagai direktur dalam perusahaan swasta. Sebab, kata dia, banyak warga yang menanyakan cara kepemimpinan Gubernur Ahok di Jakarta seperti memimpin perusahaan swasta, di mana tidak menggunakan uang rakyat dalam pembangunan dan selalu mengandalkan anggaran dari perusahaan swasta.

"Nah kan akhirnya Gubernur Ahok menjawab pertanyaan warga. Menyamakan Gubernur dengan direktur perusahaan swasta itu merupakan suatu kebodohan," ungkapnya.Lulung menuturkan, pemerintahan itu merupakan penyelenggaraan undang-undang yang diatur dalam sebuah negara. Artinya, segala kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai aturan dan bermanfaat kepada rakyat.

Untuk itu, Lulung berharap agar disisa kepemimpinannya, Gubernur Ahok membangun program pembangunan yang berkelanjutan dan menjalin komunikasi yang baik. Sehingga, pengantinya di 2017 nanti tidak perlu lagi memulai dari nol dalam menjalankan pembangunan.

"Program itu tidak boleh berhenti satu tahun anggaran. Kalau selalu menggunakan perusahaan swasta dan memecat anak buahnya, dampaknya pasti anggaran tidak terserap. Pemerintah itu ada karena rakyat. Rakyat diwajibkan bayar pajak dan pemerintah wajib mempercepat pembangunan. Duitnya ada kok pakai duit swasta. Rakyat bertanya buat apa bayar pajak," pungkasnya.

Sejak menjadi Gubernur, kata Lulung, Ahok sebenarnya sudah tidak pantas lagi mengatakan transparansi anggaran. Sebab, pada penysunan anggaran perubahan 2014 saja, Ahok sudah menimbulkan banyak masalah dugaan korupsi, seperti pembelian lahan Rumah Sakit Sumber waras, pengadaan UPS dan reklamasi. Padahal, saat itu dia baru diangkat sebagai Gubernur.

"Pemberantasan korupsi boleh, tapi dalam pemerintahan harus berbarengan dengan pembangunan. Penyerapan anggaran selalu rendah, pembangunan pasti tidak berjalan. Lihat saja," ujarnya.