Kadin Desak Pemerintah Realisasikan Holding BUMN Energi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembentukan holding BUMN energi, daripada fokus melebur PT Pertagas ke PT Perusahaan Gasa Negara Tbk (PGN).

Pasalnya, holding tersebut sangat dibutuhkan, agar paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berjalan, terutama yang berkaitan dengan energi.

"Saat ini paket kebijakan ekonomi tidak bisa berjalan karena tidak ada yang menjadi moderator. Makanya, holding BUMN energi sangat mendesak dan kalau bisa setelah 17 Agustus semua sudah harus tuntas," kata Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaya dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, terdapat tiga paket yang harus diprioritaskan dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, yaitu terkait refinery, energi terbarukan, dan konvesi gas pada kendaraan bermotor. Semua prioritas tersebut, masih menunggu siapa yang akan menjadi moderator. "Sehingga kalau holding tertunda, maka akan menghambat paket kebijakan ekonomi tersebut," ujarnya.

Salah satu akibat tertundanya pelaksanaan paket kebijakan ekonomi adalah harga gas yang masih tinggi, baik untuk industri maupun rumah tangga. Masih tingginya harga gas, karena kebijakan harga seperti yang digarisbawahi dalam paket ekonomi tersebut, juga tidak bisa dilaksanakan.

Widjaya menambahkan, holding memang membuat Pertamina sebagai induk menjadi lebih efisien. Efisiensi terjadi antara lain karena holding akan menghilangkan tumpang tindih antara Pertagas dan PGN, seperti yang selama ini terjadi. "Tanpa holding, maka pipanisasi di Indonesia akan tumpang tindih. Karena, BUMN-nya saja tumpang tindih," kata dia.

Dia mengatakan, PGN saat ini adalah investor yang harus mencari keuntungan, sehingga harga gas menjadi tinggi. "Nah, di dalam paket holding BUMN itulah harus ditegaskan mengenai satu pintu kebijakan," imbuhnya.

Keberadaan Holding BUMN Energi, memang akan mampu menyatukan persepsi kebijakan yang diterapkan dari hulu sampai hilir. Hal ini akan berbeda dengan saat ini, di mana kebijakan terkait upstream dan downstream, masing-masing berjalan sendiri.

"Dengan adanya holding, akan jelas arah kebijakan energi. Ini penting, terlebih saat ini investor-investor hulu sedang 'kabur' karena harga minyak turun," tandas Widjaya.