Minta PNS Mundur, Birokrasi DKI Tidak Kondusif

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI diminta mengundurkan diri bila tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Permintaan tersebut dinilai semakin membuat kinerja PNS tidak kondusif.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Niwono Joga mengatakan, sebagai pemimpin, seharusnya Ahok mendorong dan mendukung bawahanya untuk bekerja dengan baik. Menurutnya, permintaan Ahok agar bawahanya mengundurkan diri merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap bawaahanya. Terlebih, Ahok selalu mencurigai dan mudah menuduh atau menghakimi anak buahnya.

"Komunikasi Gubernur (Ahok) dengan bawahanya hanya satu arah perintah langsung, jika tidak menurut, diancam pemecatan. Ini membuat suasana kerja tidak kondusif, tidak bersemangat. Pada mau cari aman sendiri, sehinga tidak heran penyerapan anggaran selalu rendah," kata Nirwono saat dihubungi, Senin 2 Mei 2016.

Pria yang pernah menjadi panitia seleksi eselon II DKI pada akhir tahun lalu inu menuturkan, bila berdasarkan pantauan dan hasil diskusi dengan teman-teman PNS di Pemprov DKI, mereka tidak bisa bekerja dengan tenang, tida fokus dan bawaaanya stres ketika dimarahin setiap saat. Apalagi ketika menghadapi Jumat keramat yang kerap dijadikan ajang pelantikan oleh Ahok.

Para PNS, lanjut Nirwono, memilih untuk bersabar hingga 2017,2019 ataupun 2022 dimana Ahok sudah tidak lagi menjadi gubernur. Sebab, untuk keluar dari PNS, mereka menganggap tidak mudah lantaran sudah meniti karir cukup lama di Pemprov. Apabila keluarpun, kata dia, para PNS belum tentu mendapatkan pekerjaan dengan gaji minimal seperti di DKI saat ini.

"Kalau begini caranya sulit membuat kinerja Pemprov DKI naik dan penyerapannya akan rendah terus," ujarnya. (Baca: Tantang PNS Mundur, Pengamat: Ini Pemprov DKI, Bukan PT Ahok)

Salah satu pejabat Eselon III yang enggan disebutkan namanya itu mengaku pasrah dengan kebijakan Gubernur Ahok. Sebab, sebagai pelaksana kerja sesuai dengan rencana Gubernur, dirinya kerap mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan rencana tersebut.

Wanita yang menududuki Kepala Bidang (Kabid) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengaku lebih baik mengikuti ketimbang banyak memberikan alasan.

"Saya kan disuruh buat kue A untuk bantu warga kecil. Nah, tiba-tiba pak Gubernur menyuruh SKPD lain untuk membeli kue X. Akibatnya, kue A tidak laku dan overload. Kasian warga kecil yang dipaksa untuk membeli kue A. Kalau overload kan investor rugi dan akibatnya mereka akan menutup kue A," pungkasnya.