Ahok Nilai Sanksi untuk Operator Bus Transjakarta Terlalu Ringan

JAKARTA - Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri, selaku operator yang armadanya menabrak KRL Commuter Line di Jalan Panjang, Kedoya, Jakarta Barat dinilai terlalu ringan. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebenarnya bisa lebih tegas memberikan sanksi untuk operator bus Transjakarta.

"Sanksinya terlalu ringan," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Menurut Ahok, seyogianya PT Transjakarta bisa membeli bus sendiri tanpa mengandalkan operator. Karena, PT Transjakarta saat ini sudah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai modal besar untuk membeli bus sendiri.

"Sekarang logika begini, saya sudah bilang sama direksi, operator ini kan punya bus, mengutang bank enggak mereka? Mengutang bank, leasing. Dia saja dikasih kredit dari bank karena ada jaminan bayar dari kami (Pemda). Apakah jaminan ada penumpang? Enggak ada jaminan, jaminan ada karena ada sistem pembayaran rupiah per kilometer," jelas Ahok

"Kenapa TransJakarta enggak beli bus sendiri? Dia (operator) saja mengutang mampu, masa kami (BUMD) enggak bisa? Kami punya bank juga, duitnya ada," lanjutnya.

Selain itu, kata Ahok, seharusnya PT Transjakarta berani mencabut kontrak operator Damri. Namun, harus dipersiapkan bus yang banyak untuk memberikan sanksi tegas itu.

"Enggak berani, karena kamu (PT Transjakarta) enggak punya bus. Enggak cukup bus kamu. Harusnya dicabut, kontrak operator ini. Cuma kan dihitung, kalau kamu cabut, terbengkalai enggak pengangkutan penumpang?" tanya Ahok.

PILIHAN:

Ini Kekhawatiran Ahok Bila Lasro Marbun Tidak Dicopot