JK dan BI Gaduh Bikin Ekonomi RI Makin Tidak Pasti

JAKARTA - Mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang Ekonomi Firmanzah mengemukakan, kegaduhan yang ditimbulkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terkait penurunan tingkat suku bunga acuan (BI rate), akan membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak pasti.

Apalagi hingga tahun depan perekonomian di Tanah Air masih dibayang-bayangi ketidakpastian global. Karena itu, kata Firmanzah, baik pemerintah maupun otoritas moneter tidak melakukan aksi yang membuat pasar semakin tidak konfiden dengan ekonomi nasional.

"Gaduh antar kementerian itu kontra produktif di tengah ekonomi yang tidak pasti. Kita mencari kepastian, di depan kita pejabat malah berargumen satu sama lain," ujarnya di Kawasan Kebayoran, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Menurut Firmanzah, di tengah situasi ekonomi dunia yang masih belum pasti, pasar justru membutuhkan pernyataan dari para pejabat pemerintahan yang mampu mengurangi derajat ketidakpastian tersebut. Bukan justru melontarkan pernyataan yang menambah ketidakpastian.

Di Indonesia terdapat Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang bisa menjadi wadah para pejabat otoritas fiskal dan moneter berkoordinasi. Pasalnya, forum tersebut di dalamnya ada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

‎"Di sana mediumnya untuk harmonisasi kebijakan. Sebaiknya itu dirumuskan di forum itu. Karena kalau beda pendapat dari pemerintah dan otoritas moneter di depan pelaku usaha, justru kita menambah ketidakpastian," jelasnya.

Selain itu, tambah Rektor Universitas Paramadina ini, ada wadah rapat kabinet yang biasanya otoritas moneter juga diundang. Di tempat itu, baik pemerintah maupun otoritas moneter dapat mengeluarkan argumen masing-masing.

Hal ini pernah ditunjukkan dalam pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, di mana pengumuman dilakukan serempak antara pemerintah, BI, dan OJK.‎ "Jadi menurut saya tidak perlu otoritas fiskal mengkritik moneter, padahal kita memiliki mekanisme organisasi yang sudah ada. Setelah keluar ya jadi satu suara," tandasnya.