JK Singgung Independensi BI

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal independensi Bank Indonesia (BI) sebagai mitra pemerintah terkait kebijakan moneter.
Dia mengatakan, kendati BI merupakan lembaga independen dan tidak bisa diintervensi, namun hubungan dengan pemerintah adalah independen dengan musyawarah.
Dalam Undang-Undang (UU) BI yang baru menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan moneter, BI harus pula mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian.

"Tentu juga hubungan dengan pemerintah adalah independen dengan musyawarah. Kenapa? Karena UU BI khususnya setelah direvisi pada 2004 menjelaskan bahwa pasal 7 dalam pelaksanaan kebijkaan moneter harus mempertimbangakan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian," katanya dalam Pertemuan Tahunan BI 2015, di JCC, Jakarta, Selasa (24/11/2015) malam.

Di lain pihak, sambung JK, pemerintah juga wajib meminta pandangna BI dalam menjalankan kebijakannya, serta turut mengundang perwakilan BI dalam sidang kabinet.

"Itu UU menyatakan begitu. Sehingga yang dimaksud independen adalah independen dengan musyawarah. Tidak lepas dengan seperti itu karena sudah disampaikan dalam UU," imbuh dia.

Selama ini, baik pemerintah maupun BI memiliki cara berbeda untuk mengukur kondisi perekonomian dalam negeri. BI selalu mengukur keberhasilan dalam nilai tukar rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mengukurnya dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Bagaimana keseimbangan kedua ini? Di situ letaknya kita selalau berkoordinasi. Kita tak bisa masing-masing pihak menjalan secara independen. Karena diikat dalam UU BI harus dengarkan pemerintah dan BI harus dengarkan pemerintah," tegas JK.

Sebelum UU BI direvisi pada 2004, tambah dia, siapapun yang mencampuri urusan BI bisa dipidanakan dan masuk penjara selama dua tahun. Namun setelah UU tersebut direvisi, maka baik BI dan pemerintah harus saling mendengarkan pendapat masing-masing.

"Itulah inti daripada malam ini. Tadi saya sudah mendengarkan, sekarang giliran BI yang mendengarkan pemerintah. Supaya kita tidak salah paham," tandasnya.