Ahok: Gila BPK, Laporan Uang Makan Harus Dirinci Secara Detail

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali meluapkan kekesalannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, Ahok tidak habis pikir dengan dibuatnya peraturan yang menyatakan uang makan kepala daerah harus dirinci secara detail.

Menurut Ahok, peraturan ini pernah terjadi di Belitung Timur saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. "Sekarang lebih gila lagi kasus yang terulang di Belitung Timur nih. Uang makan saya yang tidak pernah dikutak-katik BPK, gaji Gubernur berapa sih Rp7 juta, uang makan rumah tangga Rp50-60 juta, sekarang diminta oleh BPK. Bisik-bisik diminta uang cabai berapa, sayur berapa," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2015).

Menurut Ahok ini peraturan yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran.
"Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai cabai beras tidak. Ini diulang dan sudah pernah diperlakukan sama saya waktu jadi Bupati pada 2005-2006. Oknum BPK Rp3,5 juta uang makan saya diminta cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila hina sekali," kesal Ahok.

Ahok menuturkan, lebih baik memeriksa pajak pejabat dibandingkan merinci detai uang makan. Pasalnya itu lebih penting dibandingkan dengan mengurusi mengenai uang makan seperti itu.

"Ini saya mau terbuka semua. kemarin saya tidak dikasih bicara sekarang saya sampaikan ini fakta. Gila, hina sekali tahu tidak. Makanya saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya dari mana hartanya pajaknya, pernah tidak BPK periksa semua, itu saya mau terbuka saja," tegas Ahok.