Pemprov DKI Target APBD 2016 Rp73 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 diketuk sebelum pergantian tahun. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 ditargetkan sebesar Rp73 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, penyusunan APBD DKI 2016 sudah memasuki tahap penyusunan KUA-PPAS yang oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Dalam pembahasan tahap awal tersebut, Pemprov mengusulkan untuk menganggarkan KUA-PPAS sebesar Rp73 triliun ke DPRD DKI.

"Kami targetkan pengesahan KUA-PPAS pada Juli mendatang. KUA-PPAS yang kami kirimkan ke Banggar lengkap dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan hasil reses. Mungkin ini temu awal dahulu baru nanti pembahasan komisi. Jadi untuk 2016 sudah kita siapkan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Juni 2015.

Saefullah menjelaskan, sembari menunggu pengesahan KUA-PPAS tersebut, Tim Pemerintah Anggaran Daerah (TPAD) saat ini tengah mengumpulkan kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bisa terserap pada anggaran satu semester ini. Apabila sudah terkumpul, kegiatan tersebut akan dipilih kembali untuk masuk dalam perubahan.

Sementara ini, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu tengah menginventarisir anggaran kegiatan dari SKPD sekitar Rp1,9 triliun yang mayoritas berisi pembangunan fisik, Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Mass Rapid Transit (MRT) dikembalikan sebesar Rp2,4 trilun, dan efisiensi anggaran belanja pegawai sebesar Rp4 triliun dari total Rp19 triliun.

"Nah sisa-sisa penggunaan anggaran tersebut akan kami alokasikan ke perubahan, khususnya ke dalam PMP. Jadi nanti kami siapkan dahulu pembukuan satu semester 2015 baru kita ajukan KUA-PPAS-nya ke Kemendagri. Nanti kami bahas dengan kemendagri mungkin Agustus akan ada APBD Perubahan," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, prioritas APBD DKI 2016 tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan rumah susun (rusun) terpadu, perbaikan dan pembuatan jalan, sheet pile serta normalisasi kali.

"Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan pada anggaran ini kami tarik. Mereka enggak bisa kerja, pada perubahan ini pasti cepat kita PMP saja sama beli tanah, mereka sengaja, apa bodoh. Saya enggak bisa jelasin," katanya.

PILIHAN:

Ini 3 Penyebab Rendahan Serapan APBD DKI

Ahok Pastikan Sudah Teken Pergub APBD 2015

Besok, Kemendagri Sahkan APBD DKI Rp69,28 Triliun